GREGET-Sinjai. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Alih Fungsi Lahan, Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi
Rakor yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se Indonesia, berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Hadir sebagai narasumber, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala BIG Muh Aris Marfai; serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
Sementara itu, Rakor ini juga diikuti Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda, Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai M. Ridwan, Wakapolres Sinjai, Kompol Tamar, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Anthonie Spilkam Mona, Kepala BPN Sinjai Agustini Pujiastuti.
Sedangka dari jajaran perangkat daerah, hadir Kepala BPBD, Budiaman, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, H. Andi Himawan Saleh, Kepala Dinas PUPR, H. Haris Achmad, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKPP) Andi Sarifuddin, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dirinya menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh daerah siap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan meningkat dalam beberapa hari ke depan.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya segera berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah untuk menginventarisasi titik rawan longsor serta menyiapkan langkah pencegahan. “Melakukan aksi pencegahan agar bisa terjadi mitigasi bencana kalau terjadi bencana,” tutur Tito.
Selain itu, Tito menginstruksikan kepala daerah segera menggelar apel kesiapsiagaan yang melibatkan berbagai unsur, baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan unsur-unsur lainnya, tegas Tito.
Menyikapi arahan Mendagri tersebut, Kepala BPBD, Budiaman mengungkapkan, bahwa untuk apel kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometereologi telah dilaksanakan oleh Polres Sinjai dengan melibatkan semua unsur terkait, baik TNI maupun jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang kini telah ditindaklanjuti dengan aktivasi posko siaga bencana pada BPBD Kabupaten Sinjai. Jelasnya
No comments yet.