Anggota DPRD Sinjai, Muh. Ridwan Desak Pemkab Mediasi Polemik Soal Investor, Apresiasi Kinerja Polri

GREGET.Sinjai – Menyikapi polemik terkait pembangunan pabrik porang di Larea-rea dan rencana tambang emas di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan,  anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Muh. Ridwan nerharap agar polemik ini segera diakhiri melalui mediasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan investor dan publik yang pro kontra.

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sinjai ini, yang ditemui di Kantor DPRD Sinjai pada Selasa (24/06/2025) menegaskan sikapnya untuk terus mendukung kehadiran dan operasional investor di Kabupaten Sinjai yang sudah legal dengan memenuhi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dirinya berkeyakinan penuh bahwa kehadiran investor telah mengantongi izin dari Pemeritah dan pemerintah daerah yang pada prinsipnya izin tersebut tentunya telah berdasarkan  pada pertimbangan yang komprehensif selain untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan munculnya reaksi dari berbagai elemen masyarakat yang beberapa di antaranya berujung pada penolakan, memang harus disikapi dengan bijak oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama pihak pemberi izin yang sebelumnya telah telah melakukan kajian  mendalam dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya baik dari aspek lingkungan dan sosial, maupun pada aspek ekonominya.

Pemerintah dan pemerintah daerah harusnya lebih peka dan tanggap dalam merespon opini publik dengan bijak dan sungguh-sungguh, bukan memilih diam dan membiarkan polemik berkepanjangan tampa kejelasan, tetapi harus menjadi mediator yang mampu mempertemukan berbagai sisi perbedaan dan kepentingan., sehingga investor dan masyarakat memperoleh kepastian yang jelas dan tegas.

Ini menjadi poin penting bagi Pemerintah dan pemerintah daerah, karena sorotan publik saat ini yang cenderung dipicu dengan berbagai kekhawatiran akan dampak negatif dari aktivitas pembangunan pabrik porang dan pertambangan , seperti penggusuran, kriminalisasi, kerusakan lingkungan  dan kemiskinan struktural.

Dalam konteks ini, Pemerintah dan pemerintah daerah tidak cukup hanya berbicara soal perizinan atau investasi, melainkan juga harus mampu meyakinkan dengan pasti akan adanya perlindungan terhadap keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat. tegasnya.

Selanjutnya, terkait dengan peran Polri di Kabupaten Sinjai, saya sebagai anggota DPRD dan warga masyarakat Sinjai memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Polri di Kabupaten Sinjai yang melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang huga secara aktif memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Polri di Sinjai telah berperan dengan cukup baik dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta berperan aktif dalam mendukung dan mensukseskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.