Antrean Panjang “Besi Melata” di SPBU Sinjai, Pemkab Lumpuh Layu

Editorilal (Bagian 4) Pemandangan besi melata yang mengular hingga memakan sebagian badan jalan di sekitar SPBU kini bukan lagi fenomena langka. Warga, mulai dari sopir angkutan, petani yang membawa jeriken, hingga pekerja harian, harus merelakan berjam-jam waktu produktifnya menguap begitu saja demi beberapa liter BBM.

Di tengah jeritan warga dan roda ekonomi daerah yang tersendat, satu pertanyaan besar mengemuka *di mana hadirnya Pemkab Sinjai?* seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten lain yang telah mengilhami lahirnya Surat Edaran Pemprov Sulsel mengimbau semua pemkab/Pemkot membentuk Satgas Pengndali.

Diakui, bahwa instansi teknis dalam hal ini Dinas Perindag dan ESDM Sinjai, memang telah bergerak cepat melakukan pemantauan dan monitoring terhadap fakta nyata antrean Panjang di semua SPBU.

Bahkan diperoleh infromasi jika Kadis Perindag ESDM Sinjai, Hj. Sukmawati telah menerima arahan dari Bupati Sinjai untuk segera menindaklanjuti edaran Pemprov demi mengurai antrean panjang yang tak kunjung berkesudahan di setiap hari.

Namun entah kenapa hingga sampai saat ini pembentukan satgas dimaksud juga belum direalisasikan, dan jajaran perindag seakan terpaksa harus kembali jalan mundur untuk melakukan pemantauan yang sesungguhnya sudah terpantau dan tak terbantahkan.

Pemantauan lanjutan tentu saja harus dilakukan oleh Dinas Perindag ESDM, namun hal itu hendaknya harus didahului dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang harus diterapkan guna mengatasi antrean, dan pelaksanaan kebijakan inilah yang harus dipantau dan dievaluasi.

Jika Dinas Perindag harus kembali memantau sebelum ada terapy yang dilakukan, maka sama halnya dengan mengulur waktu menanti berakhirnya antrean dengan sendirinya.

Atau mungkinkah ini menjadi indikasi jika Pemerintah Kabupaten Sinjai memang sudah mulai lumpuh layu  dalam merespons keluhan warga di setiap SPBU yang seolah hanya menempatkan diri sebagai pemantau di tengah krisis yang terpantau dengan jelas menghantam warganya sendiri.

Pemantauan dan monitoring tentu bukanlah solusi solusi konkrit untuk sekadar mengurai antrean, melainkan sebagai petunjuk akan semakin tumpulnya kepekaan kepemimpinan lokal dengan otoritas yang melekat padanya.

Pemkab tentu dapat memahami bahwa dampak langsung dari ketidakberaturan distribusi yang terjadi serta antrean BBM yang memicu kemacetan, sagat berpotensi  mematikan rantai pasok pangan, serta dapat memicu spekulasi harga di tingkat eceran, selalu menanti tanggung jawab Pemkab.

Namun antrean panjang yang telah terpantau nyata setiap hari, juga telah turut mempersaksikan kelumpuhan peran Pemkab Sinja yang terlihat jelas dari beberapa indicator, diantaranya pembiaran antrean di depan mata.

Pemkab seolah telah gagal merumuskan regulasi darurat daerah, misalnya penataan jadwal pengisian, penerbitan kartu kendali berbasis data riil petani/nelayan, atau penyediaan jalur khusus kendaraan logistik dan pelayanan publik.

Selain itu, komunikasi publik Pemkab Sinjai yang seakan bisu, warga tidak pernah mendapatkan kepastian informasi mengenai penyebab antrean, maupun langkah mitigasi yang sedang ditempuh.

Padahal semua pihak mengakui, bahwa BBM adalah darah bagi urat nadi ekonomi daerah. Ketika alirannya tersumbat dan pemerintahnya hanya berdiam diri, yang terjadi bukan sekadar krisis energi, melainkan *krisis kepercayaan publik*.

Pemkab harus segera bangkit dari ‘kelumpuhannya’. Koordinasi intensif dengan BPH Migas dan Pertamina tidak boleh sekadar formalitas di atas kertas, melainkan harus melahirkan aksi nyata penertiban di lapangan.

Jika pemda terus membiarkan rakyatnya bertarung sendiri di antrean SPBU, maka sejatinya fungsi pelayanan dasar pemerintahan itu sendiri telah mati. Semoga Bupati Sinjai tetap konsisten dengan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik.