Menanti Peran Strategis Kadis Perindag Sinjai Mengurai Antrean Panjang di SPBU

Editorial (Bagian 3), Pemandangan antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sinjai bukan lagi sekadar pemandangan sesekali, melainkan telah menjadi pemandangan harian yang melelahkan.

Truk-truk logistik, angkutan umum, hingga kendaraan pribadi terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga memukul efisiensi ekonomi daerah secara perlahan.

Bahkan di pasar, penjual ikan juga semakin berkurang setiap harinya akibat sejumlah kapal nelayan harus parkir menanti BBP untuk beroperasi.

Di tengah situasi yang terus berulang ini, perhatian publik secara otomatis tertuju pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) Kabupaten Sinjai.

Sebagai instansi teknis yang mengemban fungsi pengawasan distribusi barang pokok dan energi, Kepala Dinas Perindag Sinjai dituntut tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga mengambil peran strategis di garda terdepan.

Persoalan kelangkaan dan antrean BBM di daerah sering kali bermuara pada dua persoalan utama yakni ketidaksesuaian kuota dengan peningkatan kebutuhan riil masyarakat, serta celah dalam mata rantai pendistribusian yang rawan penyimpangan.

Di sinilah keberanian dan terobosan kepemimpinan Kadis Perindag diuji untuk mencabut duri yang menancap membersihkan kerikil yang mengganjal.

Langkah strategis yang dinantikan publik bukanlah sekadar tinjauan lapangan atau imbauan formalitas semata, melainkan beberapa tindakan konkret yang perlu untuk disegerakan.

Diantaranya. pengetatan pengawasan dan sidak berkala dengan memperkuat sinergi nersama aparat penegak hukum dan pihak Pertamina untuk menindak tegas indikasi pelangsiran BBM subsidi yang kerap memanfaatkan situasi.

Melakukan evaluasi transparansi distribusi melalui koordinasi berkala dengan para pengelola SPBU se-Kabupaten Sinjai guna memastikan penerapan barcode/QR code dan pencatatan nomor polisi berjalan konsisten dan akurat.

Proaktif menjemput bola ke pertamina dan pemerintah pusat dwngan melakukan rekonsiliasi data kebutuhan BBM daerah secara akurat, lalu memperjuangkan penyesuaian kuota jika kuota yang dialokasikan saat ini memang sudah tidak memadai bagi aktivitas ekonomi warga Sinjai.

Mobilisasi ekonomi daerah sangat bergantung pada kelancaran rantai pasok energi. Ketika waktu pengemudi habis di jalanan depan SPBU, biaya logistik naik dan produktivitas warga merosot. Masyarakat Sinjai tidak menuntut solusi ajaib yang selesai dalam semalam, namun mereka membutuhkan kepastian bahwa pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindag. bekerja nyata, tegas, dan berpihak pada kepentingan publik untuk mengurai benang kusut distribusi BBM ini.