Membaca Arah Angin Politik Sinjai Di Balik Berpindahnya Nahkoda Gerindra

Dinamika politik lokal selalu menghadirkan kejutan yang menarik untuk dicermati seperti  halnya dengan pelantikan Hj. Ratnawati Arif yang kini menjabat sebagai Bupati Sinjai, sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sinjai oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, pada Selasa (04/08/2026) di Makassar.

Perstiwa politik ini sontak menyedot perhatian publik. Pasalnya, terdapat catatan historis yang unik pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 lalu, dimana Hj Ratnawati Arif saat itu yang diketahui maju sebagai calon Bupati Sinjai melalui perahu utama Partai Persatuan Pembangunan (PPP),

Kala itu, Hj. Ratnawati Arif yang baru saja pensiun sebagai ASN menjelang pilkada, menggandeng kader Partai Gerindra, Andi Mahyanto Mazda, hal ini sexara sederhana dapat dimaknai bahwa saat itu, Hj. Ratnawati Arif bukanlah kader partai sesungguhnya.

Karena itu, peristiwa pelantikannya ini tentu bukan sekadar pergantian kepengurusan partai biasa, melainkan cerminan dari lanskap politik Indonesia yang sangat dinamis, cair, dan kerap kali pragmatis. bahkan ada beberapa sudut pandang menarik yang dapat kita baca dari fenomena politik ini:

Pertama,  dalam konstelasi politik daerah, figur kepala daerah (executive figure) kerap memiliki magnet politik yang jauh lebih kuat dibanding loyalitas partisan yang kaku. Langkah berpindahnya nahkoda kepemimpinan partai ini menegaskan bahwa panggung politik lokal hari ini makin didominasi oleh kalkulasi strategis.

Bagi Gerindra, merangkul sang Bupati sebagai ketua DPC dapat dipandang sebagai langkah taktis memperkuat basis dukungan dan mengamankan instrumen kekuasaan di daerah.

Sebaliknya, bagi Bupati, memegang kendali partai pemenang atau partai besar secara nasional memberikan kepastian dukungan politik yang lebih solid dalam mengawal kebijakan pemerintahannya.

Kedua, konstelasi ini secara langsung mengubah peta relasi internal di jajaran eksekutif. Pada awal masa jabatan, terdapat pembagian peran yang jelas antara figur pengusung (PPP) dan mitra koalisi (Gerindra melalui Wakil Bupati).

Ketika sang Bupati kini resmi menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra, tentu akan terjadi pergeseran bobot politik. Gerindra kini tidak hanya diwakili oleh Wakil Bupati, tetapi sudah dipimpin langsung oleh sang Bupati.

Keadaan ini menuntut kedewasaan komunikasi politik antara Bupati dan Wakil Bupati agar roda pemerintahan tetap harmonis dan berjalan stabil tanpa dibayangi kecemburuan atau gesekan internal partai.

Ketiga, dari sudut pandang PPP sebagai partai pengusung utama pada Pilkada sebelumnya, fenomena ini tentu meninggalkan catatan tersendiri. Ini mempertegas realitas pahit dalam politik praktis: *partai politik sering kali hanya menjadi kendaraan (ticket) menuju kursi kekuasaan, bukan ikatan ideologis jangka panjang.

Bagi publik dan konstituen, dinamika seperti ini berpotensi memicu diskursus tentang etika komitmen politik. Namun di sisi lain, publik juga menyadari bahwa dalam sistem demokrasi prosedural kita, manuver perpindahan atau penunjukan kepemimpinan partai adalah hal yang sah secara regulasi partai (statuta internal).

Keempat, pelantikan ini dipastikan menjadi fondasi awal menyusun kekuatan menuju agenda-agenda politik mendatang. Dengan memegang kendali DPC Gerindra, Bupati memiliki ruang gerak yang jauh lebih leluasa dalam menyusun struktur kepengurusan, menentukan arah kebijakan partai di tingkat daerah, hingga mengonsolidasikan basis massa hingga ke tingkat desa.

Kelima, dari sisi subyektifitas, dengan pelantikanny sebagai Ketua DPC Partai Gerindra menunjukkan kepiawaian Hj. Ratnawaty Arif dalam berpolitik yang mampu mengatur strategi, membaca situasi, membangun komunikasi, dan menggalang dukungan demi mencapai tujuan kekuasaan atau kebijakan publik secara efektif.

Kemampuan ini mencakup taktik negosiasi, pembentukan koalisi, hingga cara meredam konflik tanpa kekerasan, bahkan dapat menjadi peta jalan untuk membungkan dan menghentikan serta mengakhiri dengan senyap setiap konfigrasi kekuatan lain yang diperkirakan akan menhegalnya.

Kepercayaan yang diberikan kepada Bupati, Hj. Ratnawati Arif untuk mengambil alih kemudi DPC Partai Gerindra sebagai partai yang selama ini menjadi tempat bernaung  Wakil Bupati, Andi Mahyanto Mazda, secara tersirat mengirimkan pesan strategis bahwa peta jalan menuju Pilkada 2029 sudah mulai ditata ulang.

Fenomena tata ulang ini tentu akan berdampak pada peluang besar terjadinya “pecah kongsi” dalam pilkada 2029: dimana keberadaan Wakil Bupati sebagai kader Gerindra yang menjadi “jembatan” kunci bagi Bupati yang saat itu diusung PPP, kini pucuk pimpinan kepengurusannya resmi di tangan Bupati,

Dengan kendalinya sebagai ketua DPC,  Bupati kini memiliki jalur komunikasi langsung ke DPD dan DPP Gerindra tanpa perlu bergantung pada figur Wakilnya sebagaimana pada pilkada sebelumnya.

Dalam konteks inilah, Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda harus beroikir keras menentukan haluan politiknya, jika masih berniat untuk maju dalam pilkada mendatang, baik untuk posisi bupati maupun untuk posisi wakil bupati.

Sebab dalam tradisi Pilkada di Indonesia, pasangan calon hampir selalu membangun *koalisi lintas partai* atau kombinasi latar belakang untuk memperluas jangkauan pemilih (misalnya: Gerindra-Golkar, Gerindra-NasDem, Gerindra-PKB, Gerinda-PPP) atau kombinasi figur birokrat-politisi).

Jika Bupati dan Wakil Bupati berada dalam satu partai yang sama (mislnya pada Partai Gerindra), dianggap kurang efisien secara elektoral karena tidak menambah daya tawar koalisi dengan partai lain.

Namun dari kondisi ini, tentu tetap ada secercah harapan bagi  Andi Mahyanto Mazda sebagai kader Partai Gerindra untuk tetap kembali maju mendampingi calon Bupati pada pilkada 2029, apabila Ketua DPC Partai Gerindra saat ini memberikan ruang kepadanya dengan mempersandingkan calon Bupat dari partai lain. PPP misalnya.

Ini dapat saja terjadi dengan catatan, Hj. Ratnawati Arif tidak akan mencalonkan diri lagi untuk periode lima tahun kedua sebagai Bupati yang saat ini disebut banyak orang akan diwariskan kepada putranya yang kini duduk sebagai anggota legislatif provinsi dari PPP

Tetapi jika Hj. Ratnawati Arif, tetap akan maju sebagai calon Bupati pada pilkada mendatang,  maka untuk menggaet perahu koalisi lain, Bupati kemungkinan besar harus menyediakannya “kursi calon wakil” bagi partai mitra koalisi baru.

Jadi meskipun dinamika hingga 2029 masih sangat cair dan bergantung pada keputusan DPP Partai, pesan tersirat dari pelantikan tersebut sudah cukup terang: *Bupati sedang menyiapkan panggungnya sendiri untuk periode kedua, dengan atau tanpa pasangan yang sekarang.