Saat Mendagri Kuliti Borok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Dilansir dari berbagai media, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional APBD 2024 di Jakarta, Rabu (19/12) lalu mengungkap borok pemerintah daerah yang disebutnya gemar melakukan perjalanan dinas, tidak efektif dalam penggunaan anggaran pencegahan stunting, hingga maraknya orang titipan bercokol di badan usaha milik daerah (BUMD).

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan kepala daerah untuk tidak lagi main-main dengan duit rakyat dalam mengelola anggaran. Karena menurutnya prinsip dasar pengelolaan anggaran daerah seharusnya berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, bukan malah demi mengenyangkan perut pejabat.

Sorotan Mendagri tersebut sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat yang sudah terbiasa mendengar atau mendapatkan informasi tentang buruknya pengelolaan keuangan daerah dan penggunaan anggaran, seperti kejadian satu tahun lalu yang  viral tentang bantuan makanan untuk balita stunting yang tidak sebanding dengan nilai alokasi anggaran yang disediakan.

Namun pada akhirnya sorotan demi sorotan, isu menyusul isu yang viral bersahutan seakan berembus dan menguap sedemikian rupa hingga publik pernah mengetahui tindak lanjutnya.

Sorotan Mendagri kali ini menjadi harapan akan adanya kemauan serius pemerintah pusat untuk lebih menertibkan pengelolaan anggaran daerah dan memastikan dana publik digunakan sebagaimana mestinya dengan sinar transparansi yang mencerahkan akuntabilitas penggunaan anggaran secara berkelanjutan.

Seiring dengan itu, apresiasi tentu layak untuk disampaikan kepada daerah-daerah yang telah menerapkan tata kelola keuangan dengan baik, bahkan sangat baik, sehingga juga perlu terus digaungkan sebagai role model agar tidak terperosok dan tergelincir di lembah sorotan Mendagri.

Pengalaman Tito Karnavian sebagai Mendagri selama lima tahun yang kini kembali dipercaya pada jabatan sama, menjadi harapan besar untuk segera menghentikan apa yang disebutnya kebiasaan buruk dalam pengelolaan anggaran.

Demikian halnya dengan perhatian Mendagri terhadap daerah yang pertumbuhan ekonominya tidak bergerak patut untuk terus mendapat dukungan dan apresiasi sebagai terobosan sistemik untuk memakmurkan daerah seperti harapan baru yang terus menyeruak di era Presiden Prabowo Subianto harus tetap berkembang dengan mekar bukan layu sebelum berkembang.